Makalah Omnibus Law Ketenagakerjaan

Mengapa omnibus law juga merombak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PANDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELANGGAR ETIKA BISNIS Etika bisnis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam perusahaan.

Pdf Omnibus Law Ruu Cipta Lapangan Kerja Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Partisipatif

Lepas dari segala kerumitan perkara legalitas Omnibus Law di Indonesia masyarakat sebenarnya juga sangat resah terhadap RUU Cipta Kerja yang digolongkan dalam Omnibus Law ini.

Makalah omnibus law ketenagakerjaan. Keinginan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah ada lama baik oleh pengusaha maupun pekerja. Sebelum UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan masalah tenaga kerja diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG 0 KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN LATAR BELAKANG Pemerintah era kepemimpinan Presiden Ir.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yaitu. MAKALAH HUKUM KETENAGKERJAAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Disusun Oleh. Salah satunya yakni terkait aturan fleksibilitas jam kerja.

Konsep pembuatan regulasi yang menyasar 3 UU besar. Dalam UU Ketenagakerjaan waktu kerja ini paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Konsolidasi Peraturan dan Komentar Oleh.

RUU Cipta Kerja secara resmi telah menjadi Undang-Undang No 112020. Keempat pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan tak lagi disebutkan dalam omnibus law. Hal ini merupakan urgensi dari Omnibus Law ujar Bachmid.

Begitu isi Rancangan Undang-undang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa isu yang dibahas dalam omnibus law ketenagakerjaan. A3120919002 Dosen Penguji. UU Cipta Kerja UU Pemberdayaan UMKM UU Perpajakan.

MAKALAH KONSEP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW PADA SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN Achmad Teguh Wahyudin NIM. 1 Penyederhanaan Perizinan 2 Persyaratan Investasi 3 Ketenagakerjaan 4 Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan. Sementara itu Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyoroti kepastian pekerjaan yang akan didapatkan setelah terbitnya aturan.

Omnibuslawid Minta Maaf ke PBHI Sulawesi Selatan 2021-02-08. Sudah lebih sekitar tiga bulan terakhir ini kita sering kali mendengar istilah Omnibus Law bahkan hingga saat ini baik dari informasi di media mainstream televisi radio dan berita online maupun melalui media sosial sehingga kata tersebut seolah tak asing lagi di telinga kita. Klausal 81 point 4 sampai 11 UU Ciptaker mengganti serta meniadakan beberapa ketentuan mengenai pekerja asing.

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan rencana revisi Undang-undang UU Ketenagakerjaan akan masuk dalam pembuatan UU omnibus law cipta lapangan kerja. Etika bisnis sendiri dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan melakukan hal berikut ini Pertama-tama membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan corporate culture. Saat ini angka pengangguran 705 juta orang.

Dalam UU Ketenagakerjaan waktu kerja lembur terbanyak cuman 3 jam hari serta 14 jam per minggu. Sedang dalam Omnibus Law Cipta Kerja waktu kerja lembur diperpanjang jadi optimal 4 jam hari serta 18 jam per minggu. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

LATAR BELAKANG Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerjaburuh dalam mendukung ekosistem investasi1 UUCK Bidang Ketenagakerjaan mengubah menghapus danatau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur di dalam peraturan-peraturan antara lain2. Ketua Komnas UKM Minta Berdialog dengan Menaker 2021-01-28. Budaya perusahaan ini mula pertama dibangun atas dasar Visi atau filsafat bisnis pendiri.

Jika Omnibus Law tidak dilakukan maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Link Download File PDF Omnibus Law UU Cipta Kerja No 112020 Silakan Unduh di Sini. Jangkung Hermawan 1710601068 Tasya Lucky W 1710601086 Muh Hisyam 1710601084 Tesa Putri D 1710601071 Veren Yonita E 1710601080 Maulana Ali SZ 1710601083 Nadia Safira 1710601070 Tofik Supriyadi 1810601039 Anita 1810601087 PRODI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG 2020 1 KATA.

Gagasan tentang omnibus law pertama kali hadir ketika Presiden RI mengikuti sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Handoko Eko Santoso SH. UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 2112020 dan mulai berlaku efektif hari ini Rabu 3112020.

1 Penyederhanaan Perizinan 2 Persyaratan Investasi 3 Ketenagakerjaan 4 Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMK-M 5 Kemudahan Berusaha 6 Dukungan Riset dan Inovasi 7 Administrasi Pemerintahan 8 Pengenaan Sanksi 9 Pengadaan Lahan 10 Investasi dan Proyek. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yaitu. Jika omnibus law diterapkan maka efisiensi dalam implementasi kebijakan pun akan terwujud.

Di sisi lain sektor ini merupakan bagian penting dalam makro ekonomi nasional. Joko Widodo sejak awal selalu mengumandangkan untuk. Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU kedalam satu UU Tematik.

Omnibus Law dan kepatuhannya terhadap UU P3 masih dipertanyakan sehingga perlu dikawal dengan hati-hati dan teliti.

Fakta Fakta Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Yang Penuh Kontroversi